Banda Aceh (ADC). Sebagai aparatur pemerintah, kita perlu mengetahui dan memahami bahwa Pers sebagai lembaga professional selalu melakukan kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Bustami, saat membuka Kegiatan Sosialisasi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers bagi aparatur Pemerintahan di jajaran Pemko Banda Aceh, Senin 15 Oktober 2018. Kegiatan ini, berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 15 hingga 16 Oktober 2018.
Kadiskominfotik mengatakan, pers juga wajib melayani hak jawab bila ada pemberitaan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki hak koreksi apabila ada pemberitaan yang salah.
Menurutnya, Pers sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislative dan yudikatif sebagai control dan dilandasi dengan “check and balances” (pengecekan dan keseimbangan). “Untuk itu, pers tentunya bebas dari kapitalisme dan politik,” sebut Bustami.
Selain itu, lanjut Bustami, Pers sebagai mitra pemerintahan memiliki peran yang signifikan dalam memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa.
“Signifikansi peran pers terletak pada perannya untuk menghadirkan kembali realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam bentuk kemasan informasi yang sehat bagi masyarakat,” ungkap Bustami.
Sosiliasasi yang berlangsung di Aula Diskominfotik Kota Banda Aceh ini, menghadirkan dua pemateri, untuk hari pertama diisi oleh Azhari, SE selaku pengurus utama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, dan untuk sesi di hari kedua, akan diisi oleh kepala Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI), Iranda Novandi.
Sosialisasi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers tersebut, dimoderatori oleh Wakil Sekretaris Persatuan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) cabang Aceh, Mahdi Andela, S.Pd MM.
Dihadapan peserta, Azhari memaparkan secara rinci terkait Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers. Menurutnya kahadiran pers dalam mendorong pembangunan memang sudah mutlak. Namun Undang-unadang ini, bukan berarti hanya melindungi pekerja pers, tapi kehadiran Undang-undang ini juga untuk melindungi nara sumber (masyarakat).
“Sebagai mitra, maka peran pers diperlukan pemerintah dalam mendorong pembangunan dan itu tertuang dalam pilar ke empat demokrasi di Indonesia, bukan hanya itu media juga menjadi alat untuk mencerdaskan bangsa,” pungkas Azhari.
Sedangkan untuk hari kedua, pematerinya diisi soleh Iranda Novandi. Insya Allah Iranda akan mengajarkan materi teknik menulis rilis berita dan Kode Etik Jurnalistik. (Ahmad Fadil/Rel)
