Sabang (MA) – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) lahir dari air mata politik sehingga, keturunan air mata politik tersebut terus mengalir hingga sekarang. Hal itu jelas terlihat setiap pergantian rezim kekuasaan nanajemen lembaga yang ditugaskan mengembangkan kawasan Sabang ini pun ikut berganti.
BPKS lahir pada tahun 2000 dengan dilapiskan Undang-Undang Nomor 37 yang mengatur sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menjadi area terpisah dari daerah pabean. Tujuannya, agar kawasan Pelabuhan Bebas (Free Port) Sabang, dapat menjadi pintu perdagangan dalam rangka kemajuan ekonomi bagi Aceh.
Namun apa yang terjadi, lembaga kebanggaan masyarakat Sabang khususnya Aceh secara umum, hidup segan mati tak mau padahal pemerintah pusat telah mengucurkan dana triliyunan, akan tetapi nasib BPKS malah maju ke belakang alias makin mundur. Penyebabnya tidak lain, karena setiap ganti rezim manajemen ikut selalu dirombak.
Seperti yang terjadi saat ini, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dilantik oleh Pj Gubernur saat itu dijabat Bustami Hamzah pada 09 Mei 2024, tidak hanya itu beberapa pejabat tingkat Deputi juga dapat duduk diatas kursi bergaji besar itu. Nah, hari ini Aceh dipimpin Muzakir Manaf atau Mualem, tentu begitu ada jabatan yang kosong seperti Deputi Umum dan Wakil Kepala harus diisi dan yang menentukan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS).
