Banda Aceh (MA)- Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Periode 2019-2024 yang baru saja dilantik, Sabri Badruddin ST meminta kepada rekan rekan agar mengetahui bagaimana cara bisa menjalankan tugas dan fungsi kedewanannya secara baik.
“Apa itu tugas legeslasi dalam rangka menghasilkan produk produk hukum berupa qanun, untuk mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kota Banda Aceh ini akan lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Sabri juga mengatakan, bahwa tugas dan fungsi dewan dalam pengawasan badgeting (anggaran-red) adalah, bagaimana anggaran yang diusulkan oleh pemko Banda Aceh didorong sebanyak banyaknya, dan itu harus berpihak demi kesejahteraan masyarakat.
“Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan, harus terus ditingkatkan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Banda Aceh, juga terhadap penggunaan APBK di Kota Banda Aceh secara lebih maksimal, agar akselerasi pembangunan dan pensejahteraan warga Kota Banda Aceh dapat lebih di pacu,” ujar Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Golkar Sabri Badruddin, ST, kepada Media MEDIAACEH, Selasa 1 Oktober 2019.
Selain itu Sabri juga menyebutkan, DPRK Banda Aceh yang mempunyai program prioritas itu, tentu harus disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintahan Kota Banda Aceh terutama kepala daerah.
“DPRK wajib mendukung sepenuhnya agar program program yang dirumuskan dalam visi dan misi Kota Banda Aceh itu bisa terwujud. Itulah yang harus menjadi program prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh,” katanya.
Disamping itu juga, Sabri menambahkan, dewan harus mampu menginventarisir berbagai persoalan persoalan yang ada di Banda Aceh juga yang ada di tengah masyarakat untuk diimplementasikan dalam bentuk program. Hal itu katanya, harus didorong semaksimal mungkin oleh DPRK Banda Aceh.
“Pada hakikatnya, kehadiran pemerintah dan kehadiran negara itu adalah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan warga Banda Aceh. Artinya, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi harus terus didorong semaksimal mungkin berjalan dengan baik, disamping persoalan persoalan lainnya termasuk juga pelayanan publik, seperti air minum, penataan perkotaan, perparkiran. Dan itu tentu harus menjadi dorongan bagi DPRK Banda Aceh,” sebutnya.
Oleh Karena itu tegasnya, jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh lebih fokus terhadap berbagai visi dan misi mereka yang telah dijanjikan dahulu, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa apa yang telah dijanjikan dalam bentuk visi dan misi itu sudah mulai membuahkan hasil.
“Maka sudah menjadi tugas DPRK untuk mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh fokus terhadap janji mereka kepada masyarakat di massa kampanye dahulu,” tutupnya. (Ahmad Fadil)
