Bireuen (MA) – Pemerintah Kabupaten Bireuen selama sepekan ini sedang melakukan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrembang) per setiap Kecamatan Se-Kabupaten Bireuen sebagai acuan dasar mekanisme perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2021 mendatang.
Pantauan AtjehDayli.id, Rabu (19/2) Pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen berjalan lancar, cara Musrenbang berlangsung di halaman Kantor Camat Peudada.
Turut hadir pada saat acara Musrembang diantaranya utusan atau perwakilan Pemda yaitu Kepala Bappeda Bireuen Muslim, M.Si, Anggota DPRA dr Purnama Setia Budi Sp.OG dari Fraksi PKS, Anggota DPRK Bireuen Rosmani dari Fraksi Golkar, Kadis Perkim,Pertamanan Kebersihan Bireuen, Perwakilan Dinas DPMG-KB Bireuen ,Dinas PUPR Bireuen, Tenaga Ahli Kabupaten, Camat Peudada, Kapolsek Peudada, Koramil Peudada, Perwakilan Mukim, Tokoh Masyarakat, Keuchik dan Sekdes serta Asosiasi Keuchiek Peudada.
Kepala Bappeda Muslim M.Si dalam sambutannya mengatakan musrembang yang kita adakan di Kecamatan Peudada dihari 52 Keuchik dan melalui musrembang tingkat Kecamatan bahwa ini merupakan forum resmi dasar pijakan dari berbagai usulan aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat Peudada untuk dibawa dalam Musrembang Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 mendatang, berdasarkan skala prioritas dan terdesak, sesuai kemampuan keuangan daerah dan aturan perundangan – undangan yang berlaku.
Sementara itu, Jamaloy perwakilan masyarakat dari Asosiasi Keuchik Peudada mengatakan bahwa Kecamatan Peudada merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bireuen yang tertua dan masih tertinggal jauh dari sektor Pembanguan, serta masyarakatnya yang masih kategori miskin dengan Geografisnya mata pencaharian penduduknya adalah meliputi sektor pertanian, pertenakan dan kelautan serta perikanan.
Lanjutnya, permasalahan dan kebutuhan aspirasi masyarakat petani Peudada yang selama ini masih belum selesai dan di tuntas atau dikerjakan terkait Pembangunan Saluran Irigasi Aneuk Gajah Rhoetb pasca dibangun pada tahun anggaran 2018.
Begitu juga terhadap masalah Pembangunan Limbah buangan sampah, disaat musim hujan di TPA Gampong Blang Beururue (Bugeng) dimana kepermukiman Penduduk disekitar kawasan TPA tersebut sering menerima kiriman limbah sampah, sebut Jamaloy.
Jamaloy menambahkan permasalahan tentang dangkalnya Muara laut sungai Peudada merupakan suatu yang sangat menyulitkan bagi nelayan pada musim tertentu untuk keluar melaut dan masuk kapal nelayan membongkar ikan di dermaga komplek PPI Peudada.
Setelah itu dirinya juga menyebutkan masalah normalisasi dan rehabilitasi saluran pada Waduk Paya Sikameh, pasca tahun 2019 pernah dihantam banjir, hingga kini belum dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memudahkan bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sawahnya tadah hujan, ujar Keuchik Gampong Garot ini.
Anggota DPRK Bireuen, Rosmani dari Fraksi Golkar juga turut menyampaikan,
selain melaksanakan pembangunan sektor sarana dan prasarana serta Infrastruktur publik di Peudada, tentu tidak salah dan tidak kita lupakan dengan wajib untuk membangun sumber daya manusia yang entrepreneur (wirausaha). Melalui dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat.
Rosmani menambahkan, pengentasan kemiskinan merupakan suatu kewajiban kita selaku pemimpin, dimana kita bisa melakukan suatu pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan, seperti lapangan kerja bagi kaum hawa ibu rumah tangga, bantuan Beasiswa Fakir-Miskin, anak yatim, bantuan sosial untuk kaum dhuafa atau Lansia.
Disabilitas Dan sektor Keagamaan Syariat Islam, dengan meningkatkan kesejahteraan para Tgk Imum Gampong dan Tgk Dayah ataupun balai pengajian disetiap Desa dengan menekan angka penyalahgunaan Narkoba disetiap Gampong, khususnya di Kecamatan Peudada, ucapnya politisi Golkar ini.
Politisi PKS dr Purnama Setia Budi Sp.OG, anggota DPR Aceh yang hadir pada acara Musrembang Kecamatan Peudada, juga menyampaikan bahwa saya akan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait biak di Bireuen maupun ditingkat Provinsi Aceh pada dinas SKPA jajaran Pemerintah Aceh terkait permasalahan dan harapan menyangkut aspirasi masyarakat Peudada, terhadap berbagai masalah yang tentu perlu kita kerjasama yang sinergis semua pihak bisa terealisasi dan terwujud harapan masyarakat.
“Kedepannya kita akan melaksanakan kewajiban tupoksi dan wewenang kita yang sudah diberikan kepercayaan oleh Rakyat supaya bisa mengatasi problem dan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara adil, serius dan ikhlas,”sebutnya.
Namun, tambah dr Purnama, saya akan melihat setiap bentuk usulan aspirasi pembangunan masyarakat secara selektif di Peudada ini, agar tidak tumpang tindih, dan kita akan melihat yang mana kegiatan pembangunan yang skop ranahnya kewenangan Pemda Bireuen dan yang mana kewenangan Pemerintah Desa serta kewenangan Pemerintah Aceh dan Kewenangan Pemerintah Pusat dalam setiap bentuk kegiatan pembangunan.
Sehingga kita tidak salah kaprah dengan tidak memberikan harapan palsu pembangunan kepada masyarakat Bireuen, khususnya masyarakat Peudada yang bertani membutuhan kepedulian dan kepekaan pemerintah untuk memperjuangkan segala bentuk permasalahan atas aspirasi masyarakat Peudada yang mayoritas petani dan pelaut. Pungkas anggota DPR Aceh dari fraksi PKS. (Iqbal).
