“Banyak pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman tanpa jadwal. Sejumlah alat elektronik masyarakat rusak, dan pelaku usaha kecil mengalami kerugian,” kata Alja yang juga ketua HKTI itu.
Legislator Partai Gerindra ini juga menegaskan, PLN wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya kompensasi kepada konsumen.
“Kami mendesak PLN untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi sesuai regulasi yang berlaku,” tegas Alja.
Sementara itu, di luar pertemuan, sejumlah mahasiswa menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya terhadap para menejer area ULP terutama Menejer PLN Tapaktuan Erliza yang kurang respon terhadap insiden padamnya listrik.
“Kami sangat kecewa dengan menejer PLN Tapaktuan yang tidak respon dalam masa pemadaman itu. Kami menilai PLN lamban merespon keluhan dan tidak faham berkomunikasi secara terbuka kepada masyarakat,” kata salah seorang mahasiswa Poltas Aceh Selatan yang tidak diidentifikasi namanya.
Menurutnya, dia bersama mahasiswa lain yang tergabung dalam aliansi tetap meminta kompensasi atas kerugian masyarakat.
“Soal investigasi independen yang dijadikan alasan PLN, untuk menjawab kompensasi kami tidak peduli dan PLN secara kelembagaan harus bertanggung jawab,” katanya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
