Aceh Rayeuk di Persimpangan, Antara Cita Pelayanan dan Nafsu Politik

“Kita tak bisa menambah kabupaten baru hanya karena lelah menunggu pelayanan. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, itu seperti membangun rumah di atas pasir.”

[Dr. Usman Lemreung, M.Si. Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR)].

DARI PERBUKITAN SIBREH hingga pesisir Lambaro, suara itu kembali bergema, “Aceh Rayeuk harus berdiri sendiri.”

Wacana yang telah hidup-mati selama lebih dari dua dekade itu kini kembali menguat di tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Para tokoh lokal, mantan pejabat, hingga tokoh adat menggelar pertemuan kecil di meunasah-meunasah, membicarakan nasib wilayah yang mereka sebut “tak lagi terurus dari Jantho”.

Dalihnya klasik, mempercepat pembangunan, memangkas birokrasi, dan mengentaskan kemiskinan.

Namun, di balik semangat itu, muncul pertanyaan lama; apakah ini murni keinginan melayani rakyat atau sekadar bungkus baru bagi kepentingan politik lama?

Wacana itu tak Pernah Mati

Aceh Rayeuk pertama kali disebut-sebut sebagai calon kabupaten baru sekitar tahun 2003, tak lama setelah otonomi daerah meluas pascareformasi.

Kala itu, sejumlah tokoh masyarakat Aceh Besar bagian utara mengajukan usulan resmi ke pemerintah provinsi.

Dokumen setebal seratus halaman itu memuat kajian administratif, demografis, hingga potensi ekonomi.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya