Tak luput dari sorotan, tambang legal besar seperti PT Mifa Bersaudara, PT Prima Bara Mahadana, PT Mega Multi Cemerlang, dan PT Universal Pratama Sejahtera disebut harus ikut bertanggung jawab karena operasi skala industri di wilayah gambut dan hutan perbukitan memperburuk aliran air permukaan setiap musim hujan.
“Perusahaan-perusahaan ini tidak bisa berpura-pura suci hanya karena mereka mengantongi izin. Izin bukan sertifikat bebas dosa.” sebutnya.
Tidak hanya Aceh, Abu Salam mengulurkan ultimatum itu hingga ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat—dua provinsi dengan jejak kerusakan ekologis yang tak kalah panjang.
Di Sumut, perusahaan raksasa seperti PT Perkebunan Nusantara III & IV, serta operasi tambang skala besar seperti Tambang Emas Martabe (PT Agincourt Resources) dan PT Dairi Prima Mineral, disebut sebagai pemain utama yang wajib mengerahkan CSR dalam skala besar.
Sementara di Sumatera Barat, perusahaan-perusahaan seperti PT Sumber Andalas Kencana, PT Sumatera Jaya Agro Lestari, dan korporasi sawit berizin lain turut disinggung sebagai bagian dari rantai keuntungan yang beroperasi di atas tanah yang kini menanggung risiko banjir lintas wilayah.
“CSR tidak boleh lagi berhenti pada seminar, baliho, dan laporan tahunan. Hari ini rakyat butuh makanan, obat-obatan, perahu, selimut, evakuasi. Jika perusahaan bisa menghabiskan miliaran untuk memperluas kebun, mereka juga harus mampu mengeluarkan dana untuk menyelamatkan rakyat yang menjadi korban kebijakan mereka.” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
