Abu Salam secara khusus meminta Gubernor Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk bersikap tegas: mencabut seluruh izin perusahaan sawit dan tambang yang bermasalah, menindak perusahaan yang mendapat penilaian PROPER Merah, hingga menutup operasi kebun sawit yang tidak jelas izinnya.
“Banjir ini bukan hanya bencana alam—ini adalah ujian kepemimpinan. Jika Mualem ingin memulihkan marwah Aceh, langkah pertama adalah membersihkan Aceh dari perusahaan yang hanya mengeruk tanpa mengabdi.” jelas Abu Salam.
Di tengah kecaman yang keras, Abu Salam menunjukkan bahwa ultimatum ini bukan sekadar retorika.
Pada 29 November 2025, satu hari setelah banjir melanda, ia mengirimkan bantuan darurat dari tim KPA Luwa Nanggroe di Jakarta untuk korban banjir di Aceh Utara:
5 Ton beras, 1 Ton minyak makan, 1.000 dus mie instan, dan ratusan paket pembalut serta pampers.
“Kami bergerak sebelum negara sempat menoleh. Karena bagi kami, rakyat adalah amanah pertama. Tapi tidak mungkin kerusakan sebesar ini ditanggung rakyat sendirian. Hari ini, giliran perusahaan yang selama ini menikmati tanah Aceh menunjukkan apakah mereka punya hati atau tidak.” sebutnya.
Dengan pernyataan yang tajam, dan langsung menyasar inti persoalan, Abu Salam menegaskan bahwa era impunitas ekologis harus berakhir.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
