BANDA ACEH (MA) — Ketika Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera porak-poranda oleh banjir bandang terbesar dalam satu dekade terakhir, sorotan tajam muncul bukan hanya pada cuaca ekstrem, tetapi pada siapa yang selama ini mengeruk keuntungan dari lahan-lahan yang kini terseret arus lumpur.
Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri sekaligus Ketua KPA Luwa Nanggroe, Teuku Emi Syamsyumi (Abu Salam), tampil dengan pernyataan paling keras dalam kariernya: ultimatum langsung kepada seluruh perusahaan sawit dan tambang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bertanggung jawab penuh atau bersiap kehilangan legitimasi sosial mereka.
“Sudah terlalu lama perusahaan-perusahaan besar berlindung di balik izin dan laporan CSR yang tidak pernah menyentuh rakyat. Hari ini rakyat tenggelam—dan kami tahu siapa yang menebang hutan, membuka kanal gambut, dan membelokkan sungai untuk keuntungan mereka. Saatnya mereka membayar utang ekologinya.” ujar Abu Salam dengan nada tegas, Minggu (07/12/2025).
Ia menyebut langsung sejumlah perusahaan yang dianggap memiliki kontribusi fatal dalam kerentanan ekologis Aceh.
Di Aceh Singkil, perusahaan-perusahaan seperti PT Delima Makmur, PT Global Sawit Semesta, PT Nafasindo, PT Rundeng Putra Persada, dan PT Socfin Indonesia (Lae Butar) dinilai selama bertahun-tahun memperluas konsesi hingga menekan kawasan rawa gambut Tripa, daerah yang kini menjadi kubangan banjir.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
