BANDA ACEH (MA)— Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada Senin, 18 Mei 2026. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat Aceh kembali dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui JKA tanpa pembatasan berdasarkan desil.
Mualem mengatakan keputusan mencabut Pergub JKA diambil setelah Pemerintah Aceh menampung aspirasi berbagai komponen masyarakat, termasuk ulama, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta mahasiswa.
“Kita menampung aspirasi berbagai komponen masyarakat Aceh, termasuk dari ulama dan kalangan akademisi,” kata Mualem di Banda Aceh, Senin, 18 Mei 2026.
Mengapa dicabut? Sebelumnya, Pergub Nomor 2 Tahun 2026 mulai diterapkan pada 1 Mei 2026 dan membuat masyarakat dalam kategori desil delapan hingga 10 tidak lagi menjadi tanggungan JKA. Kebijakan tersebut kemudian mendapat penolakan dan memicu aksi mahasiswa di Banda Aceh.
Bagaimana tindak lanjutnya? Setelah pencabutan, Pemerintah Aceh pada 19 Mei 2026 mengirim surat kepada BPJS Kesehatan untuk membuka kembali kepesertaan JKA yang sebelumnya diblokir. Pemerintah Aceh menyatakan langkah tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
Mualem menegaskan pembiayaan pengobatan masyarakat tetap ditanggung melalui skema JKA dan tidak lagi dibatasi berdasarkan desil. (Muktarrudin)
Penulis : Muktarrudin
Editor : Sayed Fauzi
