Banda Aceh (MA) – Perpindahan sejumlah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari Partai Aceh (PA) ke sejumlah partai politik nasional kembali menjadi perhatian publik. Fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir itu dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sekaligus mencerminkan perubahan orientasi politik para mantan pejuang pascaperdamaian Aceh.
Sejumlah elite Komite Peralihan Aceh (KPA) diketahui memilih bergabung dengan partai nasional, seperti Gerindra, PDI Perjuangan, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kondisi tersebut memunculkan beragam penilaian, termasuk spekulasi mengenai kekuatan Partai Aceh sebagai partai lokal yang lahir dari amanat perdamaian.
Pengamat politik Aceh, Usman Lamreung, menilai perpindahan tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai melemahnya Partai Aceh. Menurutnya, setiap aktor politik memiliki hak menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Fenomena berpindahnya sejumlah mantan kombatan Aceh dari Partai Aceh ke partai-partai nasional merupakan dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Loyalitas politik saat ini tidak lagi semata dibangun atas ikatan historis perjuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap kekuasaan, peluang politik, dan kepentingan pembangunan daerah,” kata Usman, Kamis (9/7/2026).
