BANDA ACEH | MA — Kerusakan hutan Aceh yang kian meluas kembali menuai sorotan tajam. Laskar Panglima Nanggroe (LPN) menuding Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga dan pelindung kawasan hutan, sehingga tambang dan perkebunan sawit terus menggerus benteng ekologis Aceh.
Secara normatif, DLHK memikul mandat strategis negara, menjaga kawasan hutan, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, menindak pelanggaran kehutanan, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup.
Untuk itu, dinas ini didukung ribuan aparat teknis, mulai dari penyuluh kehutanan, penjaga hutan, hingga Polisi Kehutanan (Polhut) yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Namun, menurut LPN, keberadaan struktur, personel, dan anggaran besar tersebut tidak tercermin dalam kondisi faktual hutan Aceh saat ini. Tutupan hutan terus menyusut, kawasan lindung berubah menjadi tambang terbuka dan kebun sawit, sementara banjir bandang dan longsor datang silih berganti menghantam permukiman warga.
Ketua LPN, Sulaiman Manaf, menilai persoalan ini tidak hanya soal lemahnya pengawasan, tetapi juga menyangkut sikap institusi yang dinilai tertutup dari pantauan publik.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
