“Selama ini DLHK terkesan tertutup dan mengendap. Kinerja dan sepak terjangnya tidak transparan, seolah dijauhkan dari pengawasan publik. Padahal, hutan Aceh adalah milik rakyat,” ujar Sulaiman Manaf, Kamis, 25 Desember 2025.
Pria yang akrab disapa Bos Manyak itu menegaskan, kerusakan hutan selalu berujung pada penderitaan rakyat. Saat kawasan hulu rusak, air tak lagi tertahan. Banjir bandang dan longsor menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.
“Setiap banjir bandang, yang menderita itu rakyat. Rumah hanyut, sawah rusak, ekonomi lumpuh. Negara pula yang menanggung biaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini kerugian besar yang terus berulang,” tegasnya.
Menurut LPN, kerugian akibat bencana ekologis sama sekali tidak sebanding dengan pendapatan dari sektor sawit dan tambang. Keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara rakyat menanggung risiko dan negara membayar ongkos sosial serta ekonomi yang mahal.
Bos Manyak mendesak Gubernur Aceh segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pejabat DLHK Aceh dan DLHK kabupaten/kota. Ia menilai mustahil kerusakan hutan dalam skala luas terjadi tanpa pembiaran, bahkan membuka kemungkinan adanya dugaan kongkalikong. Jika ditemukan unsur pembiaran dan kelalaian, LPN meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada sanksi administratif, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses pidana.
Selain itu, LPN juga menuntut APH dan Polhut bersikap proaktif mengusut kejahatan kehutanan. Menurut mereka, aparat tidak boleh pasif menghadapi perusakan hutan yang dampaknya langsung mengancam keselamatan rakyat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
