“Empat pulau itu bukan sekadar gugusan tanah tak bernama. Itu bagian dari sejarah, identitas, dan teritorial Aceh yang telah dicatat sejak era Hindia Belanda. Kami punya peta kolonial, arsip kesultanan, dan bukti pengelolaan administratif sejak lama. Jangan remehkan memori kolektif rakyat Aceh,” ujar Abu Salam dalam pernyataannya kepada awak media. Selasa, 10 Juni 2025 lalu.
BANDA ACEH | mediaaceh.co.id – Isu perebutan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kini menjelma menjadi krisis geopolitik regional yang tak bisa lagi dianggap remeh.
Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe menyatakan sikap politiknya secara terang dan berani: keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek sebagai wilayah Sumut adalah bentuk pengingkaran terhadap sejarah, keadilan, dan kedaulatan lokal Aceh.
Ketua KPA Luwa Nanggroe, T. Emi Syamsyumi atau yang lebih dikenal sebagai Abu Salam, mengecam keras langkah itu sebagai tindakan administratif yang “terburu-buru, tanpa konsultasi substansial, dan cacat legitimasi historis”.
“Empat pulau itu bukan sekadar gugusan tanah tak bernama. Itu bagian dari sejarah, identitas, dan teritorial Aceh yang telah dicatat sejak era Hindia Belanda. Kami punya peta kolonial, arsip kesultanan, dan bukti pengelolaan administratif sejak lama. Jangan remehkan memori kolektif rakyat Aceh,” ujar Abu Salam dalam pernyataannya kepada awak media. Selasa, 10 Juni 2025 lalu.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
