“Ini bukan saatnya mencari sensasi. Empat pulau ini menyimpan luka panjang kolonialisme. Rakyat Aceh tidak akan diam ketika haknya dirampas secara halus oleh mekanisme negara. Kalau dialog tidak membuahkan keadilan, kami siap tempuh jalur hukum nasional bahkan internasional,” tandasnya.
Peringatan Soal Empat Batalyon
Abu Salam juga menyentil isu yang mulai dilupakan publik: pembangunan empat batalyon militer baru di Aceh.
Menurutnya, isu ini patut dicurigai sebagai bagian dari desain kebijakan pusat yang tidak berpihak kepada perdamaian Aceh.
“Rakyat Aceh tidak sedang dalam keadaan perang. Maka, untuk apa membangun empat batalyon baru? Jangan sampai ini menjadi upaya sistematis mengubah wajah Aceh dari provinsi damai menjadi provinsi dikontrol lewat militerisme,” ujar Abu Salam, sembari menekankan pentingnya transparansi dan konsultasi publik dalam semua kebijakan berskala besar.
Jalan Panjang Menuju Keadilan Wilayah
KPA Luwa Nanggroe dalam waktu dekat akan; Mengajukan nota keberatan resmi kepada Presiden RI dan Kemendagri;
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menyatakan sikap kolektif sebagai institusi representatif rakyat;
Menyiapkan langkah gugatan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
