BANDA ACEH (MA) — Pengamat Politik sekaligus Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Dr. Effendi Hasan, M.A, menekankan agar DPRA bisa menepatkan posisinya sebagai fungsi pengawasan.
Dimana, katanya, DPRA harus bisa mengontrol kebijakan pemerintah di lapangan.
“Misalnya ada proyek bermasalah mereka harus panggil ekskutif, tanyakan kenapa itu bisa terjadi, jadi fungsi fungsi pengawasannya tetap berjalan,” kata Dr. Effendi pada Focus Group Discussion yang digelar oleh KosTum, dengan tema “Paska Pelantikan: Legislatif Urus Rakyat Atau Proyek”. Di Banda Aceh, Senin (7/10).
Selain itu, Effendi juga menyoroti ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif yang kerap terjadi, terutama saat pembahasan anggaran. Diakuinya, situasi ini telah menjadi perhatian tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional.
“Pengalaman-pengalaman yang sudah ada, dan itu menjadi sorotan tidak hanya di lokal tapi juga di Nasional, bahwa terjadi tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif, terutama pada saat pembahasan anggaran. Saya pikir contoh ini jangan lagi dipraktekkan,” ungkap Effendi.
Effendi menyebutkan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan, seharusnya eksekutif dan legislatif membangun komunikasi yang baik, karena keduanya bekerja untuk kepentingan rakyat.
