Aceh Utara (MA) – Mahasiswa dan Masyarakat Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh untuk segera mengukur dan menetapkan batas wilayah HGU PT.Satya Agung.
“Kami meminta kepada BPN Aceh untuk segera mengukur dan menetapkan batas wilayah HGU PT.Satya Agung dengan tanah Ulayat Desa Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara,” Kata Nanda Rizki Kordinator Mahasiswa didampingi Keuchik Kilometer VIII Mahyeddin. Jumat (19/11/2021)
Selanjutnya ia meminta pejabat terkait untuk mencabut izin HGU PT.Satya Agung yang secara terang-terangan telah menyerobot tanah Ulayat Masyarakat.
Selain itu pihaknya mendesak Kapolda Aceh untuk mencopot Kapolres Lhokseumawe atas perlakuan diskriminatif dan intimidasi kepada mahasiswa dan masyarakat Kilometer VIII serta tidak menjalankan tupoksi Kapolri sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.
“Personil Polres Lhokseumawe telah melakukan pembubaran paksa yang di lakukan pada hari Selasa (16/11/2021) telah melakukan sewenang-wenang kepada masyarakat dan mahasiswa di lokasi akses PT.Satya Agung,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, secara de jure lokasi tersebut berada dalam wilayah Gampong kilometer VIII, telah membuat masyarakat di intimidasi dan diskriminatif saat pembubaran di atas tanahnya sendiri dalam memperjuangkan hak atas tanahnya yang telah diserobot oleh PT. Satya Agung.
“Kami Front Bate VIII menggugat karena memandang dengan jelas, bahwa dalam pasal 14 angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 jelas bahwa tugas dari kepolisian adalah melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang,” pungkasnya.
Kemudian ia menjelaskan, dalam hal ini timbul pertanyaan besar dari kami terhadap integritas Kepolisian Polres Lhokseumawe. Dengan kondisi dan situasi politik perjuangan hak atas tanah yang telah di serobot oleh PT.Satya Agung serta mendapat perlakuan intimidasi dan diskriminasi dalam pembubaran paksa oleh Polres Lhokseumawe.
Laporan : Mulyadi
