ACEH TAMIANG, (MA) | Akibat lemah dan rentannya fungsi kontrol terhadap kejahatan korupsi, di Aceh dan Aceh Tamiang khususnya, Kakanwil Kemenkum HAM, Lilik Sujandi; ajak seluruh Institusi dan elemen berkepentingan menindaklanjuti hasil temuan Badan Advokasi Indinesia (BAI).
Hal itu ditegaskan Lilik, saat menerima ketua BAI, Sawaluddin, SH. Senin (17/12/2019) di Banda Aceh. Terkait beberapa agenda pelaporan BAI ke Kanwil Kemenkum HAM.
Dia mengingatkan, seluruh aspek yang ada di Aceh, harus bisa menyelaraskan diri terhadap BAI, juga mendukung dan menindaklanjuti hasil temuan yang dilakukan lembaga tersebut.
“Saya kira semua aspek dan elemen yang ada harus mendukung sepenuhnya laporan hasil temuan BAI untuk ditindaklanjuti, sebab apa yang dilakukan BAI merupakan bagian dari pungsi pengawasan negara, terhadap kejahatan korupsi di Aceh,” tegas Lilik.
Disisi lain, Sawal mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh institusi dan elemen yang ada di Aceh dan khususnya Aceh Tamiang. Salah satunya pada pihak Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh di Banda Aceh.
Dia sangat berharap dan apresiasi kepada rekan rekan jurnalis yang sudah banyak membantu, mempublikasikan hasil temuan BAI, sehingga effectnya dapat dirasakan saat ini.
Dari pertemuan dengan Kakanwil Kemenkum HAM di Banda Aceh, Sawal mengatakan; perlu segera dilaksanakan pengukuhan secara terbuka yang dijadwalkan pada Januari 2020 mendatang.
Sekaligus melaksanakan seminar dengan menghadirkan tokoh nasional, bertajuk ‘anti korupsi’ dan ‘Pungsi Pengawasan Terhadap Infrastruktur,.
Lebih jauh Sawal menjabarkan; BAI harus mampu mendekatkan para pemangku kepentingan dengan masyarakat, agar berbagai program dapat terlaksana secara optimal.
Selanjutnya untuk bisa berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah masing-masing. BAI juga harus bersiap untuk bisa menjadi LBH dan dapat membentuk sayap lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Selain itu, kata Sawal. Kanwil Kemenkumham menyampaikan, agar BAI harus masuk ke segala aspek, terpenting solidaritas terus diperkuat, terhadap kultur, serta program organisasi harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Terlebih itu, konsolidasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), agar mereka nyaman dan perlu dibuat sensasi serta seiring. (Syawaluddin).
