8.190 HUNTARA UNTUK RAKYAT; ANTARA PROGRES, TEKANAN WAKTU, DAN TUNTUTAN AKUNTABILITAS

DALAM pernyataan resminya, Bupati meminta penguatan supervisi dari Menteri Dalam Negeri agar koordinasi lintas kementerian tidak mengalami stagnasi.

“Saya memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan supervisi langsung terhadap unit-unit yang belum berjalan. Koordinasi pusat harus lebih tegas, karena ini menyangkut hak dasar masyarakat terdampak bencana.”

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah siap diaudit dan diawasi secara terbuka demi percepatan.

TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN; JANGAN HANYA ANGKA DI ATAS KERTAS

DOMINASI BNPB dalam struktur pembangunan menunjukkan kekuatan koordinasi nasional, namun juga menghadirkan risiko ketergantungan administratif.

Bupati menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap progres fisik dan serapan anggaran.

“Kami tidak ingin ada proyek yang hanya tercatat di atas kertas, tetapi lambat di lapangan. Setiap unit harus jelas kapan mulai dibangun dan kapan selesai. Masyarakat berhak mengetahui progres yang sebenarnya.”

Ia juga mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Jangan karena mengejar target angka, mutu bangunan diabaikan. Huntara harus layak, aman, dan bermartabat. Jika ditemukan kualitas di bawah standar, saya minta dilakukan evaluasi dan perbaikan.”

ANTARA KECEPATAN DAN KETEPATAN

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya