Penegakan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perkebunan di Indonesia, mendorong perusahaan untuk patuh terhadap regulasi, dan memastikan seluruh proses perkebunan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” jelasnya.
Perusahaan Perkebunan Di Aceh Tamiang Langgar Hak Masyarakat
Sementara ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH mengatakan bahwa; Perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang diminta untuk memenuhi hak plasma masyarakat sekitar kebun mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dia menyebut, ada empat aturan atau regulasi yang mengatur tentang hak plasma kepada masyarakat baik dalam bentuk kebun plasma maupun program kemitraan terhadap masyarakat yakni Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perkebunan.
