“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” ujar Nusron.
Ia menegaskan bahwa, tindakan ini diambil bukan hanya untuk memastikan kepatuhan perusahaan sawit terhadap peraturan, tetapi juga untuk menjaga integritas sektor perkebunan di Indonesia.
Menurutnya, tidak ada jaminan otomatis bagi perusahaan yang membayar denda untuk mendapatkan HGU.
“Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN yang dihimpun sejak 2016 hingga Oktober 2024, terdapat 537 perusahaan yang hanya mengantongi IUP tanpa HGU dengan total luas lahan mencapai 2,5 juta hektare.
Nusron berencana menyelesaikan proses penertiban ini dalam waktu 100 hari kerja. “Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare,” jelasnya.
Menurut Nusron, penertiban ini mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41. Keputusan MK menegaskan bahwa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki baik IUP maupun HGU.
