Anwar menambahkan, sebagian warga memilih menyewa rumah di luar kawasan terdampak meski kondisi ekonomi mereka sedang terpuruk akibat bencana.
“Kami korban bencana, tapi harus mengeluarkan uang sendiri untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Ironisnya, material seperti kayu hanyut yang terbawa banjir sejak awal kejadian baru belakangan mendapat kejelasan status pemanfaatannya. Padahal, kayu tersebut dapat digunakan untuk membangun huntara sederhana bagi warga terdampak. Keterlambatan kejelasan kebijakan ini dinilai telah memperpanjang penderitaan para korban.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa kayu gelondongan atau kayu hanyut akibat banjir boleh dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan pemulihan, termasuk pembangunan hunian sementara, sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Pernyataan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Warga Pante Bidari berharap pemerintah daerah segera bergerak cepat menyediakan huntara yang layak dan manusiawi, lengkap dengan fasilitas dasar, agar proses pemulihan pascabencana tidak terus berlarut dan penderitaan korban tidak semakin panjang. (R)
