“Jangan terkecoh oleh narasi populis atau manuver politik yang tampak heroik tapi sejatinya menyembunyikan ambisi pribadi,” ucapnya.
Rahmad menilai perlu ada ketegasan hukum dalam mengaudit dan memantau kinerja serta pokir anggota dewan agar akuntabilitas tetap terjaga.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa publik harus kembali mengingatkan wakil rakyat terhadap tanggung jawab utama mereka: menjadi suara rakyat, memperjuangkan kebijakan pro-kesejahteraan, dan menjaga marwah lembaga legislatif dari kepentingan sempit.
“Kita tidak butuh pahlawan-pahlawan palsu di parlemen, yang kita butuh adalah integritas,” ujar Rahmad.
“Wakil rakyat seharusnya fokus membangun kebijakan strategis, memperjuangkan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bukan berlomba menumpuk proyek atau memanipulasi pokir sebagai ladang pribadi,” tambahnya lagi.
Ia juga mendorong agar penegak hukum tidak gentar untuk mengaudit seluruh pelaksanaan pokir di Aceh. Menurutnya, ini adalah bentuk kontrol sosial dan keadilan hukum yang harus dijunjung tinggi dalam negara hukum.
“Audit pokir harus dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal menjaga marwah demokrasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rahmad menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan media untuk terus mengawasi kinerja parlemen.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
