Jakarta (ADC) – Forum Komunikasi Nasional (Forkonas), Wadah Nasional (Wadnas) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Seluruh Indonesia menemui anggota DPR RI dalam hal ini Komisi II, dalam rangka beraudiensi perihal moratorium pemerintah tentang DOB yang belum dicabut dan PP tentang CDOB yang sampai saat ini belum disahkan pemerintah, Senin (12/03/2018).
Pertemuan yang pimpinan delegasi Forkonas/Wadnas ketua umum, Sihar S Lanjar, didampingi wakil ketua umum, Majedi Effend, wakil sekretaris umum, DR. Sutomo, ketua harian, Sigar Silitonga OJP, bendahara umum, HM Dahlan Sulaiman tersebut, juga membahas hal-hak krusial lainnya terutama menyangkut manifesto politik Forkonas/Wadnas CDOB.
Selaku unsur pimpinan Forkonas/Wadnas CDOB, HM Dahlan Sulaiman menyampaikan, isi dan maksud Manifesto Politik yang intinya yakni agar Komisi II DPR RI sesuai ruang lingkup tugasnya haruslah bekerja dengan sungguh sungguh mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Presiden untuk segera menerbitkan PP tentang Penggabungan Wilayah dan tentang Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru, paling lambat tanggal 30 Maret 2018 mendatang.
“Permintaan pemekaran dan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru adalah hak rakyat yang diatur di dalam undang-undang yang tidak boleh dihambat oleh DPR maupun Pemerintah bahkan oleh Presiden sekalipun, upaya menghambat seperti yang terjadi sekarang ini adalah pengingkaran terhadap konstitusi serta Undang Undang.” kata Dahlan
Dahlan menyebutkan, Alasan yang dikemukakan Pemerintah Selama ini untuk menunda-nunda pemekaran antara lain, Daerah Otonomi Baru yang sudah dibentuk banyak yang tidak mampu mandiri ataupun gagal dari tujuan semula, Pemerintah tidak mempunyai dana untuk membiayai CDOB dimaksud karena Pemerintah sedang fokus membangun infrastruktur,
“ini merupakan alasan yang dibuat buat dan sulit diterima akal sehat, karena buktinya banyak wilayah yang dimekarkan sudah sangat maju dan tidak ada satupun DOB yang ditutup karena tidak mampu bertahan,” ujarnya
Selain itu, lanjut Dahlan, terbukti pula Infrastruktur di Daerah tidak ada yang berubah, masih seperti dulu juga, Pemerintah juga setiap tahun melalui APBN meprioritaskan suntikan dana yang cukup fantastis kepada BUMN yang terus menerus sepanjang tahun membukukan kerugian yang sangat besar.
“Pemerintah dan DPR RI janganlah menganggap bahwa rakyat anak bangsa ini bodoh dan tidak mengerti apa, jangan usik kesetiaan kami terhadap NKRI, jangan goyahkan kepercayaan kami kepada Pancasila,” pungkasnya.
Dahlan juga menyebutkan lebih 300 CDOB yang bergabung didalam Forkonas/Wadnas, ada rakyat tidak kurang dari 40 juta jiwa yang sewaktu waktu dapat hilang kepercayaannya kepada Pemimpin Negeri ini.
“Di semua tingkatan dan mana kala pupus pula rasa cinta, rasa percaya serta rasa bangga berbangsa dan bernegara didalam NKRI ini,” imbuh Dahlan.
Dari hasil pertemuan tersebut, kata Dahlan, pimpinan Komisi II telah memberi masukan dan pembekalan kepada Forkonas/Wadnas CDOB tentang langkah dan upaya selanjutnya yang harus dilakukan menuju kepada keberhasilan perjuang, Dijanjikan bahwa Komisi II akan selalu ada untuk membantu serta berjuang bersama.
“Acara audiensi tersebut berlangsung dengan pencapaian kesepahaman serta saling pengertian dikedua pihak, serta dengan suasana penuh keakraban dan saling percaya,” ungkap Dahlan
Sementara, Komisi II DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Reza Patria, menyebutkan pada dasarnya pandangan, pendirian dan sikap Komusi II khususnya dan DPR umumnya adalah sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Forkonas/Wadnas CDOB.
“Kami sangat menyadari, sebagai presentasi dari rakyat adalah wajib dan menjadi tugas memperjuangkan keinginan dari rakyat yang telah memberi kepercayaan dan amanah, termasuk kewajiban memperjuangkan pemekaran wilayah,” kata Reza.
Reza menyebutkan, Komisi II sudah berbicara kepada Pemerintah untuk segera menerbitksn PP tentang Penggabungan Wilayah dan Pemekaran. Namun, jawaban Pemerintah tetap menebutkan ketiadaan Dana, pembangunan infrastruktur serta banyaknya wilayah yang sudah dimekarkan tidak mampu mandiri dan tidak berkembang.
“Kami sangat mendukung dan akan membantu perjuangan Forkonas/Wadnas CDOB untuk mencapai keberhadilan,” ujar Reza.
Ditambahkannya, pihaknya telah mengundang Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas masalah pemekaran pada tanggal 20 Maret 2018 mendatang dan akan mempersilahkan perwakilan dari Forkonas CDOB untuk hadir, mendengarkan serta melakukan pendekatan serta memberi masukan kepada Anggota Komisi untuk dipertanyakan kepada Pemerintah.
“kami akan mengagendakan Rapat bersama Komisi II, Mendagri dan Forkonas CDOB, untuk itu diminta agar Pimpinan Forkonas membuat Surat kepada Komisi II DPR RI,” imbuhnya. [*].
