Laporan | Iqbal
Jakarta (MA) – Didukung oleh 321 media online yang tersebar di seantero Nusantara serta kepengurusannya berada di 34 provinsi, wadah perkumpulan perusahaan Media Independen Online (MIO) akan segera deklarasi secara Virtual, Senin (21-12/2020) di Jakarta.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Divisi Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Nasional MIO Pusat, Deddi yang lebih akrab disapa dengan sebutan Dima alias Pangdima, Minggu, (20-12/2020).
“Semua persiapan acara deklarasi sudah rampung kita kerjakan bersama rekan rekan panitia Deklarasi MIO. Alhamdulillah tinggal digelar saja dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan,” kata Dima.
Deklarasi atau Louching akan dihadiri para pembina dan penasehat, pengurus nasional serta pengurus provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jabar, Propinsi lainnya secara virtual. Deklarasi dipusatkan bertempat di Graha DK3S, Jl Salemba Raya Jakarta pusat, sebutnya.
Dima menjelaskan, lokomotif MIO akan membawa gerbong 321 perusahaan media online dan berpeluang akan terus bertambah serta meningkat tajam, karena minat teman teman daerah untuk bergabung dari berbagai Provinsi, Kabupaten, Kota sangat fantastis seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Maroke.
Menurut Dia, organisasinya akan tampil berbeda karena dipersiapkan tidak asal terbentuk, “MIO kedepannya akan tampil lebih profesional,terbuka, demokratis kredibel serta independen”, tandasnya.
Dalam melaksanakan program Legalisasi anggota, MIO juga tidak akan melakukan tipu-tipu dan bodoh bodohi rekan rekan media yang tergabung dalam wadah MIO, baik dasar hukum legalitasnya, menyangkut soal pembuatan akta perusahaan online dan Ahu di Kemkumham RI jelas terdaftar, terangnya Dima Alias Pangdima.
“Kami akan coba bantu bagi rekan rekan anggota yang belum berbadan hukum. Biaya pembuatan akta cukup Rp. 4000.000, berikut Ahu Kemkumham. Kami juga akan urus NIB (Nomor Induk Berusaha) serta KLBI, sehingga nantinya semua anggota MIO legal dan tidak abal-abal”, sebutnya.
Dirinya juga menyatakan turut prihatin terhadap pembohongan kepada teman-teman daerah, “Apalagi dalam pembuatan akta seolah diberi subsidi 50%, padahal sebelumnya tarif biaya dinaikan sangat signifikan senilai Rp. 8000.000. “Tentu sudahlah, kami orang daerah jangan terus dibodoh bodohi, jaman sudah berubah dengan keterbukaan informasi publik dan kecepatan akan kecanggihan perkembangan informasi di dunia saat ini tidak harus ditutupi, nanti pasti terbongkar kebenaran fakta bau sedap ketidakjujuran nya”, pungkasnya. (*).
