Selain itu, Mahmud Padang juga menyatakan miris, karena sejak tahun 1930 hanya sekitar 8 Ha yang dihibahkan oleh PT. Socfindo kepada Pemerintah Aceh Singkil
Sementara selama ini persoalan kebun plasma 20% tak pernah direalisasikan. Sehingga dapat dikatakan selama ini perusahaan itu sudah mengabaikan kewajibannya sebagaimana aturan, belum lagi pengelolaan CSR yang diwajibkan dalam undang-undang juga selama ini tak transparan dan tak jelas manfaatnya kepada masyarakat.(Maslow Kluet).
