Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebenarnya telah mengakui kondisi ini. Dalam berbagai penjelasan, disebutkan bahwa mahalnya tiket dipengaruhi keterbatasan penerbangan langsung, tingginya permintaan, serta faktor operasional seperti bahan bakar dan jumlah armada. Sistem tarif batas atas pun disebut masih menjadi acuan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan. Harga tetap melambung, pilihan terbatas, dan masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Aceh, yang secara geografis berada di ujung barat Indonesia, seolah menghadapi beban ganda, keterbatasan akses dan mahalnya biaya. Ketika harga tiket tak lagi rasional, mobilitas terhambat, ekonomi melambat, dan rasa keterhubungan dengan pusat negeri perlahan tergerus.
Situasi ini membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan, ia menuntut keberanian untuk bertindak. Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya mengatur di atas kertas, tetapi benar-benar hadir menata ulang sistem agar berpihak pada rakyat. Penambahan penerbangan, penguatan pengawasan, hingga keberpihakan kebijakan menjadi langkah yang tak bisa lagi ditunda.
Sebab jika kondisi ini terus dibiarkan, langit Indonesia hanya akan menjadi ruang bagi mereka yang mampu membayar mahal, sementara rakyat kecil kembali dipaksa menunduk di darat.
