“Masyarakat merasa kesal dengan kondisi kolam tambatan KM di PPI Sawang yang dangkal,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan Hadi Suhaima, ketika dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp, mengatakan, pihaknya memahami kekecewaan para nelayan tersebut.
Namun, pihak kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya kendati para nelayan itu adalah warga dan nelayan Aceh Selatan.
Dikatakan, secara aturan kabupaten/kota tidak memiliki wewenang langsung untuk mengelola maupun melakukan pengerukan di pelabuhan perikanan.
“Meskipun demikian kita bisa usulkan pengerukan tersebut melalui dana BTT (belanja tidak terduga) bencana anggaran khusus yang disiapkan pemerintah untuk penanganan darurat saat terjadi bencana alam, non alam, sosial, atau kejadian luar biasa” kata Hadi.
Menurutnya, persoalan itu, sudah di laporkannya kepada Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS.
“Beliau sudah merespon untuk bisa dilakukan pengerukan melalui dana BTT, yang secara teknis pelaksanaan di BPBD Aceh Selatan,” katanya.(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
