BANDA ACEH | MA — Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), terutama instansi yang mengelola anggaran Transfer ke Daerah (TkD) dalam jumlah besar.
Permintaan tersebut disampaikan Tarmizi Age pada Kamis (24/9/2026). Ia menilai Pemerintah Aceh perlu memastikan seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai dinas-dinas yang menerima anggaran besar justru lamban dalam merealisasikan program. Rakyat Aceh menunggu hasil pembangunan yang nyata di lapangan,” kata Tarmizi Age.
Menurutnya, sejumlah sektor yang memiliki peran strategis, seperti pengairan, PUPR, perumahan dan kawasan permukiman (Perkim), kelautan dan perikanan, serta pertanian, perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah.
“Kalau kegiatan dan kerja SKPA lamban, Aceh akan semakin sulit bergerak maju. Karena itu diperlukan evaluasi, koreksi, dan bila diperlukan pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Tarmizi menyebut BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk yang dikelola pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
