BANNER IKLAN

Tak Sesuai Perpres 44/2020, Sertifikat ISPO PT Simpang Kiri Dapat Dicabut

  • Bagikan

example banner

 98 total views,  1 views today

example banner

“Perpres Nomor 44 tahun 2020 tentang ISPO pada pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e serta huruf f juga telah dilanggar oleh PT Simpang Kiri Plantation,” tegasnya di Karang Baru pada mediaaceh.co.id, Sabtu, 6 Juni 2021 di Karang Baru. 

Laporan | Syawaluddin

KUALASUMPANG (MA) – Aktifis Buruh Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Suparmin menegaskan; jika tak sesuai aturan Perpres 44/2020, Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) PT. Simpang Kiri dapat dicabut. Sebab telah mengabaikan hak-hak pekerja pada perusahaan perkebunan tersebut.

Demikian penegasan Suparmin, pada mediaaceh.co.id, Sabtu, 6 Juni 2021 di Karang Baru. Dia minta PT Simpang Kiri Plantation wajib segera menuntaskan penyelesaian pembayaran pesangon kepada 16 eks pekerjanya yang telah di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan yang berkekuatan hukum.

Selain itu; Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Buruh Mandiri, Tedi Irawan, SH melalui Sekretaris, Suparmin menyatakan, perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit ini selain melanggar ketentuan Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) dan juga Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau yang akrab disebut
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

  • “Perpres Nomor 44 tahun 2020 tentang ISPO pada pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e serta huruf f juga telah dilanggar oleh PT Simpang Kiri Plantation,” tegasnya di Karang Baru pada mediaaceh.co.id, Sabtu, 6 Juni 2021 di Karang Baru.

Dijelaskan secara rinci, dalam Pasal 4 pada ayat (2) Perpres RI Nomor 44 tahun 2020 tersebut dinyatakan, pada huruf a adalah tentang kepatuhan terhadap peraturan dan Perundang-Undangan. Huruf d, tanggungjawab ketenagakerjaan, huruf e tanggung jawab sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat dan huruf f adalah penerapan transfaransi.

“Pada huruf a, sudah jelas terlanggar, sedangkan pada huruf d, tanggungjawab perusahaan terhadap 16 tenaga kerja juga sudah diabaikan oleh pihak perusahaan PT Simpang Kiri. Termasuk juga tanggungjawab sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sebab dampak dari PHK tersebut, 16 orang yang merupakan warga yang berdomisili disekitar perusahaan kini menjadi pengangguran,” bebernya.

Lebih lanjut orang yang akrab disapa Kang Parmin itu juga mengungkapkan, pada huruf f, dimaksud adalah berkaitan bahwa PT Simpang Kiri dinyatakan telah mem PHK pekerjanya tanpa dilakukan pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dan tanpa disertai dengan pemberian surat PHK. ” Ini kan tidak transfaransi namanya,” tegasnya.

“Kami selaku penerima kuasa dari Rubianti dan kawan-kawan mendesak kepada pihak perusahaan agar segera menyelesaikan atas norma yang terlanggar dengan membayar hak-hak para eks pekerja,” ujar Suparmin.

Selain itu dia juga mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi untuk lebih tegas lagi dalam menyikapi atas perlakuan pihak perusahaan dimaksud yang diduga telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap buruh.

“Bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 6 Perpres 44/2020 berupa Teguran tertulis, Denda.

Pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, Pembekuan sertifikat ISPO, dan/atau
Pencabutan sertifikat ISPO,” Kata Suparmin.

Sementara Kabid HI Disnakertrans Aceh Tamiang, Een Zul Hendri mengatakan, dirinya tidak dapat memberikan keterangan terkait PT. Simpang Kiri.

“Ada baiknya anda datang kembali pada hari Senin, sebab saya harus menunggu arahan pimpinan. Supaya ini tidak mengambang dan jelas,” Pungkas Een.

Sementara pihak perusahaan PT. Simpang Kiri saat di konfirmasi melalui pengurus ISPO Dany mengatakan bahwa; pihaknya tidak pernah mem-PHK pekerja. [*]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *