“Pada huruf a, sudah jelas terlanggar, sedangkan pada huruf d, tanggungjawab perusahaan terhadap 16 tenaga kerja juga sudah diabaikan oleh pihak perusahaan PT Simpang Kiri. Termasuk juga tanggungjawab sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sebab dampak dari PHK tersebut, 16 orang yang merupakan warga yang berdomisili disekitar perusahaan kini menjadi pengangguran,” bebernya.
Lebih lanjut orang yang akrab disapa Kang Parmin itu juga mengungkapkan, pada huruf f, dimaksud adalah berkaitan bahwa PT Simpang Kiri dinyatakan telah mem PHK pekerjanya tanpa dilakukan pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dan tanpa disertai dengan pemberian surat PHK. ” Ini kan tidak transfaransi namanya,” tegasnya.
“Kami selaku penerima kuasa dari Rubianti dan kawan-kawan mendesak kepada pihak perusahaan agar segera menyelesaikan atas norma yang terlanggar dengan membayar hak-hak para eks pekerja,” ujar Suparmin.
Selain itu dia juga mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi untuk lebih tegas lagi dalam menyikapi atas perlakuan pihak perusahaan dimaksud yang diduga telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap buruh.
“Bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 6 Perpres 44/2020 berupa Teguran tertulis, Denda.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
