“Kami bekerja dalam semangat kolegial dan gotong royong. Bapak H. Ir. Hamdani Hamid adalah sosok pemimpin yang mampu menyeimbangkan idealisme dan realitas politik di lapangan. Beliau memimpin dengan visi desentralisasi yang kuat—memberdayakan pengurus daerah agar mandiri dan adaptif terhadap kebutuhan lokal Aceh,” ujar Zul Bahri.
Lebih lanjut, Zul Bahri menambahkan bahwa fondasi ideologis Gema Bangsa di Aceh tidak semata berorientasi pada politik elektoral, tetapi juga pada upaya memperkuat semangat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud kedaulatan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Gema Bangsa berkomitmen pada ideologi desentralisasi yang konstruktif. Ini bukan hanya tentang pembagian kekuasaan administratif, tapi tentang keadilan politik dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. MoU Helsinki dan UUPA harus terus kita jaga sebagai fondasi rekonsiliasi dan kemandirian Aceh,” tegasnya.
Langkah strategis yang ditempuh DPW Gema Bangsa Aceh di bawah kepemimpinan H. Ir. Hamdani Hamid disebut sebagai model pembangunan politik desentralistik yang efektif.
Dengan struktur partai yang merata, setiap DPD kini memiliki ruang otonom untuk merancang agenda lokal yang selaras dengan nilai-nilai kearifan Aceh, namun tetap berada dalam koridor nasionalisme yang kokoh.
