TAKENGON (MA)–Sosialisasi penerapan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk pemerintah kabupaten/kota se-Aceh resmi digelar di Takengon, Rabu 2 Juli 2025. Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M.Si, yang diwakili Kabid Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, Muhardiman, SE., M.Si.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Parkside Takengon ini dihadiri oleh para kepala bidang anggaran BPKD serta kepala bidang program Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman lintas daerah terhadap arah kebijakan fiskal dan proyeksi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBK tahun anggaran mendatang.
Dalam sambutannya, Muhardiman menekankan bahwa penyusunan APBK yang berkualitas dan selaras dengan kebijakan nasional sangat bergantung pada pemahaman yang utuh terhadap KEM-PPKF. “Kita harus bergerak dengan satu irama fiskal agar pembangunan di Aceh lebih terarah, efisien, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi global,” ujarnya.
Selain pemaparan materi inti tentang kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal, acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi teknis. Peserta terlihat antusias membahas berbagai isu aktual, termasuk tantangan pendapatan daerah, pengendalian belanja, serta optimalisasi pembiayaan pembangunan berbasis kinerja.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memperkuat kapasitas teknis aparatur perencana dan pengelola anggaran daerah. Harapannya, semua pemerintah kabupaten/kota mampu menyusun kebijakan anggaran yang sehat, kredibel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Melalui kegiatan ini, BPKA berkomitmen mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dan sinergi fiskal antardaerah sebagai pondasi penting menuju Aceh yang mandiri secara fiskal dan tangguh menghadapi dinamika ekonomi masa depan. (***)
Halaman : 1 2 Selanjutnya
