Ia juga mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat dan sistem tata kelola di lingkungan BPMA dan PT PEMA. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu dilakukan secara profesional dan terbuka demi memastikan kedua institusi berjalan sesuai mandat dan kepentingan rakyat Aceh.
Selain evaluasi, Sulaiman turut meminta dibentuknya lembaga pengawasan khusus yang independen guna mengawasi proses perekrutan, tata kelola, hingga kinerja kedua institusi tersebut secara transparan dan akuntabel.
“BPMA dan PT PEMA jangan dijadikan alat kepentingan politik ataupun sarana untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Kedua lembaga ini harus benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh,” tegasnya.(R)
