SMUR Desak Pemerintah Aceh Segera Sahkan Rancangan Qanun Pertanahan

  • Bagikan
Ketua Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPW - SMUR) Nanda Rizky.

 408 total views,  1 views today

Lhokseumawe (MA) – Sejak ditandatanganinya perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) pada tahun 2005 silam di Helsinki, kemudian buah daripada perjanjian damai tersebut melahirkan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), kata Nanda Rizky Ketua KPW-SMUR Lhokseumawe – Aceh Utara pada mediaaceh.co.id lewat rilisnya, Senin 26 April 2021.

Lanjutnya, Dimana salah satu isi dari UUPA adalah mengatur tentang kewenangan sendiri tentang pertanahan di Aceh.

Dikatakan Nanda, Sejak tahun 2017 DPRA telah memasukkan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan sebagai salah satu qanun dalam rencana program legislamasi daerah Aceh (Prolegda).

Awalnya tambah Nanda, qanun tersebut di Ajukan oleh dorongan Lembaga Masyarakat sipil Aceh, mengingat angka perampasan lahan dan ketimpangan penguasaan lahan yang semakin tinggi di Aceh.

Setidaknya draft qanun tersebut lanjutnya Nanda, mengandung tiga hal penting, Pertama terkait dengan Perbaikan Tata kelola pertanahan di Aceh, kedua terkait dengan Penyelesaian Konflik Perampasan Lahan, dan yang ketiga adalah terkait dengan Redistribusi Lahan Pertanahan di Aceh, termasuk didalamnya pemberian lahan untuk mantan kombatan dan korban konflik.

Namun pada kenyataannya, sampai sekarang pembahasan terkait rancangan qanun pertanahan itu masih belum menemui titik terang. “Kita melihat sepertinya pemerintah Aceh tidak serius mengurus yang beginian, padahal hal hal yang begini sangat substansial, sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh sekarang,” ujarnya ketua KPW – SMUR ini.

Pada dasarnya, kehadiran rancangan qanun pertanahan tersebut di Aceh merupakan suatu hal yang wajib, mengingat tingkat konflik agraria di Aceh setiap tahunnya semakin meningkat, menurut data yang kami himpun dari berbagai sumber, setidaknya Luas konflik agraria di Aceh mencakup 5.420,5 hektar yang meletus di empat kabupaten yaitu Bireuen, Aceh Tamiang, Abdya dan Nagan raya, sebutnya.

Dirinya menyebutkan, Konflik yang terjadi antara warga Gampong paya Rahat, Teuku tinggi, tanjung lipat I dan II versus PT Rapala di Aceh Tamiang ,Gampong Krueng simpo, dengan PT syaukat sejahtera di bireuen, Gampong Pante cermin versus PT dua perkasa lestari di Abdya, Gampong Cot Me versus PT fajar baizury di Nagan raya.

Dan yang paling miris dirinya mengatakan di kabupaten Aceh Tamiang, Desa Perkebunan Sungai Iyu, seutuhnya masuk dalam wilayah perkebunan PT. Rapala, masyarakat di Usir, dan sekarang ada 22 warga desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Konflik agraria di Aceh tersebut, setidaknya juga berdampak pada 4.080 jiwa. sebanyak 57 orang tercatat sebagai korban kriminalisasi. 57 orang tersebut dipidana dengan tuduhan memasuki dan menduduki pekarangan orang lain tanpa izin. Padahal masyarakat sudah tinggal dan menggarap lahan tersebut jauh sebelum perusahaan itu ada, ujarnya.

Dengan adanya qanun pertanahan tersebut, harapannya akan menjadi Lex spesialis untuk masalah pertanahan di Aceh, terangnya Nanda.

Tambah Nanda, Qanun pertanahan sendiri sejatinya merupakan realisasi dari salah satu poin nota kesepahaman (MoU) Helsinki serta amanat undang-undang pemerintah Aceh (UUPA), seperti yang disebutkan dalam bab khusus tentang pertanahan pasal 213 dan 214.

Ia menjelaskan, Rancangan qanun pertanahan sendiri sebelumnya sudah masuk kedalam prolega (program legislasi Aceh) pada tahun 2020, dan kini di tahun 2021 juga kembali dijadikan sebagai salah satu qanun perioritas. Draf raqan (rancangan qanun) itu terdiri dari sebelas bab dan 165 pasal. Diantaranya mengatur tentang kewenangan pemerintah Aceh dalam hal perizinan dan hak guna usaha (HGU) dan pembentukan komisi pertanahan yang salah satu fungsinya menerima pengaduan serta penyelesaian sengketa pertanahan secara adil dan merata.

Oleh karena itu, “Kami dari Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPW-SMUR) LHOKSEUMAWE – ACEH UTARA meminta kepada pemerintah Aceh Khususnya kepada DPRA dan dinas pertanahan untuk segera menyelesaikan pembahasan terkait rancangan qanun pertanahan dan segera mengesahkan Rancangan Qanun tersebut.

Meskipun hal ini sudah sangat terlambat namun ini bisa menjadi oase ditengah semrawutnya konflik agraria di tanah Aceh, dan kemudian dengan melihat kasus yang sedang terjadi di Wadas, hal itu kemudian ditakutkan akan terjadi di tanah Aceh, pungkasnya, (Sayed Panton).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...