“Atau Laporan Hukum ke APH Polda Aceh terkait Dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/Pelanggaran Undang-undang,” kata T. Sukandi.
Pernyataan bersama KOMASE juga mengingatkan, rakyat Aceh Selatan jangan dibohongi dengan permainan kata-kata semantik birokrasi.
“Kami akan kawal kasus ini sampai biang keroknya dimintai pertanggungjawaban!” tutup pernyataan bersama tersebut.
Langkah menyurati Bupati HMW juga merupakan respons keras atas temuan skandal operasional RSUD dr. H. Yuliddin Away (RSUYA) tanpa izin operasional (SIO) selama 45 hari dan kekacauan tata kelola Dewas.
Koordinator For-PAS T. Sukandi menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 546 Tahun 2025, telah dibentuk Dewan Pengawas (Dewas) yang bertugas mengawasi BLUD RSUYA.
Namun matinya izin operasional dari tanggal 9 Februari hingga 25 Maret 2026 menjadi bukti nyata bahwa Dewas telah gagal dan lalai menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami menemukan fakta bahwa Ketua Dewas yang tercantum dalam SK Nomor 546 Tahun 2025, Sdr. Masrizal, SE, M.Si, ternyata sudah purna tugas sejak November 2025. Namun, hingga krisis izin meledak di awal 2026, SK tersebut tidak pernah diperbarui. Ini adalah pengawasan ‘bodong’ yang membiarkan rumah sakit beroperasi secara ilegal,” tegas T. Sukandi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
