Banda Aceh (MA)- Menanggapi arah kebijakan Wali Kota Banda Aceh mengenai pengembangan Ibukota Banda Aceh, Ketua Dewan Pengurus Daerah Solidaritas Generasi Aceh (DPD SIGAP) Kota Banda Aceh, Mulyadi Thaib menjelaskan, bahwa tanggapan balasan yang disampaikan oleh Bupati Aceh Besar malah terlihat sedikit offside dan tidak professional, karena telah ikut menilai dan menghakimi secara subjektif dan tendensius akan kegagalan Wali Kota Banda Aceh dalam membuat terobosan pembangunan, misalnya terkait persoalan air minum PDAM yang sarat dengan masalah dan belum selesai, dan lain sebagainya.
“Kritikan ini menurut Ketua DPD SIGAP Kota Banda Aceh, sangat tidak perlu ditunjukkan oleh sesama pejabat publik selevel Bupati Aceh Besar yang menilai dan menghakimi kegagalan Wali Kota daerah lain,” ujar Mulyadi kepada media ini, Sabtu 14 Desember 2019 di Banda Aceh.
Menurutnya, tanggapan Bupati Aceh Besar diluar dugaan dan perkiraan semua pihak, sehingga banyak yang menilai itu sikap tendensius dan tidak produktif bagi pencerdasan publik. Karena apapun alasannya tidak patut saling menyerang, karena masing-masing kepala daerah memiliki prestasi dan kukurangannya yang tidak bisa dibandingkan dengan daerah apple to apple.
“Seumur hidup, kita belum pernah mendengar pejabat kepala daerah lain yang secara vulgar mengkritisi dan menvonis kegagalan daerah lain dan ini contoh pertama yang diperlihatkan Mawardi selaku Bupati Aceh Besar. Kita nilai sikap itu emosional sehingga offside dan malah menurunkan citra Bupati. Apalagi mereka di usung dan di dukung oleh Kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju menjadi kepala daeeah. Ini kok malah aneh,” ungkap Mulyadi.
“Kita harap Wali Kota Banda Aceh tidak usah menanggapi kritikan Bupati Aceh Besar dan anggap saja itu sebagai angin lalu, karena baru menjabat sebagai bupati dan masih terlihat gamang dan kurang professional,” harapnya.
Oleh karena itu Mulyadi menilai, Bupati Aceh Besar ikut menyadari bahwa itu sebuah kebijakan sebelumnya dan merupakan politikal will masing-masing kepala daerah dalam pengembangan kemajuan wilayahnya yang secara politik itu sah-sah saja di era demokratis, nanti tergantung kemampuan masing-masing dalam melobi dan berargumentasi meyakinkan pemerintahan pusat dan pihak kementerian terkait.
“Jadi tidak usah menunjukkan sikap yang offside dan malah menampakkan sikap kepanikan, emosional dan provokatif,” ungkap Mulyadi.
“Dengan beredarnya video kritikan dari pernyataan Mawardi Ali, Mulyadi mengharapkan semua pihak agar tidak larut dalam polemik dan mengganggu harmonisasi atau hubungan baik masing-masing kepala daerah yang bertentangga ini. Karena harmonisasi dari suatu kerjasama daerah tetangga secara positif, yaitu Aceh Besar dan Banda Aceh akan menentukan percepatan pembangunan untuk saling merekatkan persatuan dan kekompakkan untuk sama-sama membangun daerahnya,” harapnya.
Lebih lanjut Mulyadi mengatakan, jikalaupun ada gesekan dan interest kepentingan politik yang sama saling berseturu, penting untuk bisa menunjukan sikap kedewasaan dan professionalitas masing masing dalam bersikap agar bisa mengedukasi publik.
“Jangan libatkan masyarakat dalam konflik kebijakan elit yang malah kita khawatirkan menimbulkan kesenjangan sosial dan polarisasi kesukuan masing-masing daerah untuk saling membeci. Biarkan elit menyelesaikan sendiri masalahnya tanpa melibatkan massa dengan melakukan provokasi di medsos,” tutup Mulyadi. (R)
