Seyogianya PA Respon Isu Politik tak Dianggap Mati Suri

  • Bagikan

example banner

 484 total views,  2 views today

Sindiran pedis itu sengaja dinyanyikan Usman, untuk membangkitkan birahi politik PA. “Saya lihat PA banyak diam selama beberapa bulan ini, nyanyian politik mereka tidak terdengar renyah dan kritis, saya tak tahu, majal atau apa namanya,” Sindir Usman.

Laporan | Syawaluddin

BANDA ACEH (MA) – Partai Aceh (PA) seyogianya sudah merespon isu-isu politik terkait grass roots (arus bawah) seperti isu ekonomi, pendidikan, kemiskinan dan berbagai masalah ketimpangan lainnya yang berkaitan dengan rakyat. Agar partai lokal yang berlambang kata ACEH dasar merah tersebut tidak dianggap mati suri.

Beberapa bulan terakhir ini Partai Aceh terkesan membisu, tak terdengar lagi riuhnya ritme isu politik yang digelindingkan hingga membuncah. Kini sepi, apakah PA mati suri?. Ungakapan itu melayang dari ucapan Civitas Akademisi Unaya, Aceh. Usman Lamreung pada mediaaceh.co.id, Rabu, 16 Juni 2021 di Banda Aceh.

Sindiran pedis itu sengaja dinyanyikan Usman, untuk membangkitkan birahi politik PA. “Saya lihat PA banyak diam selama beberapa bulan ini, nyanyian politik mereka tidak terdengar renyah dan kritis, saya tak tahu, majal atau apa namanya,” Sindir Usman.

Pemerhati Pemerintahan dan aktifis Sosial ini juga menohok PA, dianggap koma tak kembali hadir menyuarakan aspirasi rakyat melalui media lokal Aceh.

Harapannya, setelah beberapa hari yang lalu Ketua Umum PA Muzakir Manaf menetapkan Nurzahri sebagai juru bicara partai, ada perubahan dalam menyuarakan akar rumput.

“Sudah seharusnya Partai Aceh merespon berbagai isu politik, ekonomi, pendidikan, kemiskinan dan berbagai masalah ketimpangan lainnya, seperti carut marut berbagai kebijakan dibawah pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah,” Jelanya.

Sebagai Partai mayoritas kursi di DPRA semestinya menjadi garda terdepan, memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan Aceh seperti untuk menyuarakan aspirasi rakyat, kritis, cakap, dan mampu membangun komunikasi politik yang baik dengan pemerintah Aceh.

Namun ironisnya selama ini yang terjadi, jauh panggang dari api, sepertinya kader-kader terbaik Partai Aceh di DPRA, sepertinya mereka tidak memahami tugas dan fungsi yang melekat pada mereka.

Lebih parah lagi dan sangat di sayangkan para anggota dewan kader Partai Aceh sepertinya sibuk mengurus dana aspirasi (pokir), ketimbang kemaslahatan rakyat Aceh. Hal ini juga ditegaskan oleh Mualem saat menggelar rapat tertutup di kantor pusat Partai Aceh selasa kemarin.

Sepertinya Partai Aceh tak pernah belajar dari perolehan suara tiga periode pemilihan legislatif (Pileg), tingkat kepercayaan simpatisan dan pemilih untuk memilih Partai Aceh semakin turun, dapat dilihat perolehan kursi di DPRA, Pileg 2009 Partai Aceh 33 kursi, Pileg 2014 dapat 28 kursi dan Pileg tahun 2019 cuma 18 Kursi.

Bisa saja terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2024, Partai Aceh bakal tinggal nama dan tertulis dalam tinta sejarah, bila Partai Aceh tidak melakukan berbagai pembenahan, reformasi partai, dan yang penting adalah realisasikan janji-janji politik saat pemilu yang lalu. Harus ada pembuktian, bukan hanya pandai berjanji.

Maka sudah sepatutnya Ketua Umum Partai Aceh Mualem bersikap tegas, keras pada kader PA di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, agar mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan pemilih/rakyat dan merealisasikan berbagai janji politik, agar simpatisan dan pemilih kembali pada Partai Aceh.

Partai Aceh sebagai partai mayoritas di DPRA harus mampu memainkan peran dan fungsinya, harus mampu membangun komunikasi politik DPRA dan pemerintah Aceh dengan baik.

Kader Partai Aceh di DPRA harus mampu mendorong pemerintah Aceh dalam penempatan anggaran benar-benar pada kepentingan rakyat, seperti realisasikan pembangunan Rumah Dhuafa, memperjelas dana recofusing, penanganan Covid-19, kemiskinan dan berbagai realisasi program lainnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Ini adalah momentum dan peluang Partai Aceh untuk memperbaiki serta membuktikan pada rakyat Aceh, Aceh sekarang sudah terseyok-seyok seperti kehilangan arah, peluang ini harus digunakan dengan baik oleh Partai Aceh untuk mengkosolidasikan berbagai elemen merapatkan barisan untuk membangun Aceh lebih baik.

Salah satunya adalah harmonisasi hubungan legislatif dan eksekutif, karena penentuan maju mundurnya Aceh sangat tergantung dua lembaga tersebut. Bila momentum ini tidak mampu dilakukan Partai Aceh, bukan tidak mungkin 2024 Partai Aceh tinggal 7 Kursi di DPRA. [*]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *