Legalitas untuk Menjaga Leluhur
Berdasarkan verifikasi awal dari Kementerian ATR/BPN, terdapat 822,3 hektare tanah ulayat di Desa Tandula Jangga yang telah dinyatakan clear and clean dan siap didaftarkan. Proses ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat adat di Sumba Timur—sebuah bentuk perlindungan yang bukan hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga jaminan bahwa tanah yang diwariskan turun-temurun akan tetap berada di tangan anak cucu mereka.
“Bagi masyarakat adat, sertipikat bukan sekadar kertas bersegel negara, melainkan simbol keberlanjutan identitas,” ujar Rezka. Ia menambahkan bahwa sertipikasi tanah ulayat tidak akan menghapus nilai adat, justru memperkuat keberadaannya di tengah sistem hukum modern.
Kolaborasi Hukum Adat dan Negara
Program ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang dilaksanakan di delapan provinsi pada tahun 2025, termasuk Nusa Tenggara Timur. Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN berupaya mengintegrasikan administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang berbasis kearifan lokal.
Rezka menilai, hukum adat dan hukum nasional kini dapat berjalan beriringan. Tanah ulayat tidak lagi hanya menjadi simbol kebudayaan, tetapi juga memiliki perlindungan sah di mata hukum negara.
“Kita ingin memastikan tanah ulayat tetap menjadi milik masyarakat adat, menjadi bagian dari identitas, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sertipikat adalah bukti sah negara melindungi adat itu sendiri,” tegas Rezka Oktoberia.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
