“Serangan ini tidak bertujuan mencuri data, tapi mengacaukan layanan agar publik tidak bisa mengakses informasi. Motifnya jelas: menghalangi transparansi,” katanya.
Ia menambahan serangan tersebut dapat dicari asal muasalnya dan dapat masuk ranah pidana dan denda sampai 2 miliar jika mengacu pada UU Pers Nomor 40 tahun 1999 namun jika yang dipakai UU ITE Nomor 11 tahun 2008 Jo UU Nomor 19 tahun 2016 pasal 33 -setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik – dapat dipidana dengan penjara hingga 10 tahun dan denda 10 miliar ,dan sebaiknya situs yang di serang lapor ke Polisi Siber.
Dugaan Kasus Korupsi RSUD Tigaraksa: Kerugian Negara Rp 216 Miliar
Kasus dugaan korupsi di RSUD Tigaraksa mencuat setelah laporan investigasi media menemukan adanya ketidaksesuaian signifikan antara nilai proyek dan hasil pembangunan.
BPK RI dalam Resume LHP 2023–2024 mengungkap kerugian negara lebih dari Rp 216 miliar.
Sesuai ketentuan, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan wajib menindaklanjuti temuan BPK maksimal 60 hari sejak resume dipublikasikan.
Namun, hingga kini, publik belum melihat langkah konkret dari pihak berwenang.
Kemerdekaan Pers dalam Ancaman
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
