Fachrul Razi juga mengatakan, bahwa KPK bukan hanya dilemahkan melalui UU KPK namun juga dalam RKUHP terhadap kewenangan KPK. Dimana menurut Pimpinan Komite I DPD RI ini, KPK tidak lagi berwenang menindak perkara korupsi dan Tipikor menjadi tindak pidana umum. “RKUHP memungkinan penghapusan pidana lewat pengembalian kerugian keuangan negara serta kewenangan Pengadilan Tipikor untuk mengadili Tipikor menjadi hilang,” tegasnya.
Fachrul Razi juga mengatakan, bahwa Pidana Badan pada RKUHP lebih rendah dari pada UU Tipikor. Serta Pidana denda pada RKHUP lebih rendah dari pada UU Tipikor. Sementara Pidana terhadap pelaku percobaan korupsi pada RKUHP lebih rendah dari pada UU Tipikor serta pidana terhadap pelaku pembantuan korupsi pada RKUHP lebih rendah dari pada UU Tipikor. Disisi lain, pidana terhadap pelaku permufakatan jahat pada RKUHP lebih lebih rendah dari pada UU Tipikor. Fachrul Razi menjelaskan wewenangan dan keberadaan PPTAK menjadi hilang.
Sikap politik Senator Fachrul Razi ini mempertegas bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan menurutnya negara saat ini menuju kepada kehancuran Indonesia yang diawali dengan penghancuran demokrasi dan semangat reformasi dalam pemberantasan korupsi. “Hanya satu kata, Lawan!” tegas Fachrul Razi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
