“Kita punya payung hukum kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Secara regulasi jangan pernah diabaikan serta memutarbalikkan regulasi Undang undang lainnya,” jelas Wenrimbaraya.
Bila terjadi, tentunya sangat beresiko tinggi dan membuka ruang politik bubarnya Mou Helsinki. “Ingat janji manis ikrar lamteh yang berakibat fatal,” Tegasnya.
Bagi GAM kepentingan Pilkada terkait kekuasaan bukan tujuan utama tapi mempertahankan marwah Mou Helsinki dan UUPA demi kepentingan Aceh adalah segala galanya bisa kami pertaruhkan.
“Kami hanya mengingatkan Jangan sampai nanti GAM dengan kesepakatan Mou Helsinki dalam NKRI akan mengembalikan serta sekaligus membatalkan Mou Helsinki ini harus disikapi benar,”.
Untuk hal tersebut, rakyat tak banyak berharap ke Gubernur dan DPRA yang membisu dengan lugunya akibat tersandera ketakutan bayang bayang hitam pribadi, namun itu kewajiban dan tugas mereka (KPU dan KIP), “Ini kami ingatkan,”.
Sudah cukup rakyat tergadaikan oleh tipuan manis Jakarta dengan segala instrumen hal dibuktikan dengan surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-5D/01/KPU/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 Seharusnya jauh hari elite di Jakarta setiap regulasi Pemilu tetap ada pengecualian Kekhususan Aceh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
