oleh

Selamatkan UUPA atau Bubarkan MoU Helsinki

“Negara jangan runtuhkan aturan hukum yang telah disepakati dalam mengimplementasi Mou Helsinki dan UUPA dan itu, wajib dilaksanakan,”. Tegasnya.

Laporan | Syawaluddin

BANDA ACEH (MA) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk menyelamatkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Wenrimbaraya dan Muzakir Manaf sedang serius membicarakan tahapan pilkada 2022. (Foto : Syawaluddin/dok/mediaaceh.co.id)

Pernyataan itu disampai eks Sempalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Wenrimbaraya kepada mediaaceh.co.id, Sabtu, 13 Frbruari 2021 di Banda Aceh.

Wenrimbaraya meminta elite politik di Jakarta untuk mengutamakan kepentingan Aceh, menyelamatkan MoU Helsinki dan UUPA demi NKRI.

“Negara jangan runtuhkan aturan hukum yang telah disepakati dalam mengimplementasi Mou Helsinki dan UUPA dan itu, wajib dilaksanakan,”. Tegasnya.

Jebolan S2 Pelayanan Publik Universitas Iskandar Muda itu, mengatakan; agar Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas untuk Pilkada Aceh tahun 2022 dan berharap Wali Nanggroe, Gubernur, DPRA untuk bertemu Presiden Jokowi untuk Bangun komunikasi semua elemen.

Tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Aceh ditahun 2022 apalagi diundurkan untuk pilkada serentak di 2024. Sama dengan mengenyampingkan UUPA dan MoU Helsinki.

“Kita punya payung hukum kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Secara regulasi jangan pernah diabaikan serta memutarbalikkan regulasi Undang undang lainnya,” jelas Wenrimbaraya.

Bila terjadi, tentunya sangat beresiko tinggi dan membuka ruang politik bubarnya Mou Helsinki. “Ingat janji manis ikrar lamteh yang berakibat fatal,” Tegasnya.

Bagi GAM kepentingan Pilkada terkait kekuasaan bukan tujuan utama tapi mempertahankan marwah Mou Helsinki dan UUPA demi kepentingan Aceh adalah segala galanya bisa kami pertaruhkan.

“Kami hanya mengingatkan Jangan sampai nanti GAM dengan kesepakatan Mou Helsinki dalam NKRI akan mengembalikan serta sekaligus membatalkan Mou Helsinki ini harus disikapi benar,”.

Untuk hal tersebut, rakyat tak banyak berharap ke Gubernur dan DPRA yang membisu dengan lugunya akibat tersandera ketakutan bayang bayang hitam pribadi, namun itu kewajiban dan tugas mereka (KPU dan KIP), “Ini kami ingatkan,”.

Sudah cukup rakyat tergadaikan oleh tipuan manis Jakarta dengan segala instrumen hal dibuktikan dengan surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-5D/01/KPU/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 Seharusnya jauh hari elite di Jakarta setiap regulasi Pemilu tetap ada pengecualian Kekhususan Aceh.

Sikap KPU sangat diskriminatif terhadap Aceh bandingkan keistimewaan Jogyakarta apa saja bisa, kenapa semua elemen bisa setuju dan diam seribu bahasa. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 komentar

  1. Disamping pilkada tepat waktu sesuai dgn UUPA, yang paling penting ekonomi atjeh harus bangkit dan lapangan kerja tersedia, krn hari ini disebabkan tidak tersedianya lapangan kerja, pasar yg paling menonjol hari ini peredaran Narkoba, Ganja dan sabu sabu menjdi alternatif pasar yang menggiurkan,dal hal ini nyata tidak bisa dipungkiri lagi kalau Atjeh me jadi pusat peredaran Narkoba yh sdh tidak dapt dibendung, faktor yang paling dominan Penguasa dan Wlit Politik di Atjeh tidak ada yang berjuang demi kesejahtraan rakyat Atjeh, maaing masing hanya mementingkan diri sendiri dan Kelompoknya, smg kedepan oara elit sadar dgn tanggung hawab amanah yg sdh di embankan dan harus dipertanggung jawabkan Duni dan Akherat,

BACA JUGA..