Menurut SAPA, langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik wajib menyediakan dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 13 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap badan publik, termasuk lembaga legislatif, wajib menyajikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, penyusunan program, dan pelaksanaannya dengan cara yang mudah dipahami oleh publik.
“Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Publikasi Pokir dewan bukan hanya akan meningkatkan akuntabilitas dewan, tetapi juga akan menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kami dari SAPA berharap DPRA dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi ini, dengan berani menerbitkan Qanun khusus yang mewajibkan publikasi Pokir dewan,” tambah Fauzan.
Dalam pandangan SAPA, publikasi Pokir ini juga akan menjadi alat kontrol bagi para anggota dewan itu sendiri, agar mereka bisa menjaga integritas dan kinerjanya tetap terarah pada kepentingan publik. Jika DPRA berani membuat Qanun terkait publikasi Pokir dewan, maka Aceh bisa menjadi pelopor transparansi legislatif di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa DPRA benar-benar serius dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
