Pokir dewan itu seolah antara ada dan tiada. Publik sulit membedakan mana program dinas dan mana program dewan. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, karena berisiko besar terhadap integritas lembaga legislatif.
Oleh karena itu, SAPA mendorong DPRA agar segera mempublikasikan Pokir anggota dewan setiap tahun, agar masyarakat bisa ikut memantau dan memastikan bahwa Pokir tersebut memang benar-benar untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa publikasi Pokir ini juga akan membuat Aceh berbeda dari daerah lain dalam hal transparansi pengelolaan aspirasi masyarakat dan penganggaran program-program pemerintah. Menurutnya, DPRA seharusnya bisa menjadi pelopor dalam hal keterbukaan informasi legislatif dan menjadikan Aceh sebagai contoh daerah yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Kami meminta DPRA segera membuat Qanun khusus yang mengatur publikasi Pokir dewan, agar jelas dan transparan. Dengan adanya Qanun ini, setiap usulan dari dewan harus dipublikasikan, mulai dari proses pengusulan hingga pelaksanaannya. Ini penting agar masyarakat bisa menilai apakah Pokir tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh, atau hanya menguntungkan sebagian kecil pihak,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
