BANDA ACEH (MA) – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) membeberkan data Pokir Dewan di Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
Hal itu dilakukan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik untuk mencegah penyelewengan uang rakyat.
“Selama ini tidak jelas antara program dinas dan pokir dewan, makanya harus dipublis supaya masyarakat bisa mengawasi agar tidak terjadi praktek monopoli dan korupsi,” kata Ketua SAPA Fauzan Adami, kepada media lewat siaran persnya, Rabu 10 Juli 2024.
Fauzan mengingatkan, anggota DPR hanya mengusulkan dan mengawasi, tidak ada hak untuk menguasai anggaran, tidak dibenarkan jika Pokir dikuasai sendiri oleh dewan melibatkan keluarga dan kelompok atau rekanan yang ditunjuk.
“Selama ini sangat banyak terjadi praktek korupsi di pokir dewan, mereka melibatkan keluarga, menunjukan rekanan sendiri atau kelompoknya, ini harus diawasi jangan sampai penerima manfaat juga diri sendiri dengan modus yayasan, ini uang rakyat jika terjadi KKN Aparat Penegak Hukum harus bertindak,” katanya.
SAPA menilai Pokir Dewan di Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen banyak program kepentingan. Seharusnya kualitas dan kesejahteraan santri yang harus dipikirkan agar Kota Santri lebih unggul dibandingkan daerah lain.
