Sebelumnya, Plt. Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, menjelaskan bahwa penanganan permanen jalan dan jembatan Enang-Enang telah diprogramkan, sementara penggunaan jalan darurat yang dibangun secara swadaya belum direkomendasikan karena mempertimbangkan aspek keselamatan serta hasil kajian teknis. Dalam perkembangan berikutnya, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul terkait pernyataannya mengenai akses di kawasan tersebut.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan yang disampaikan Salihin. Menurutnya, yang diharapkan masyarakat bukan sekadar penjelasan teknis, melainkan percepatan penanganan infrastruktur agar akses transportasi segera pulih dan kehidupan masyarakat kembali normal.
“Kalau orientasinya benar-benar pada kepentingan masyarakat, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana akses itu bisa segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Rakyat tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Salihin menegaskan bahwa desakan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintah hadir melalui pelayanan infrastruktur yang cepat, responsif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
