Isu lainnya mencakup regulasi terhadap platform digital seperti YouTube, Netflix, dan layanan over-the-top (OTT), yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam UU lama. RUU ini juga mengatur ulang perizinan penyiaran, pembatasan kepemilikan media, serta sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran, mulai dari denda administratif hingga pencabutan izin. Para peserta kegiatan menyampaikan keprihatinan mereka terhadap implikasi hukum yang bisa merugikan media kecil dan independen yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Abdul Halim menekankan pentingnya sosialisasi ini agar para wartawan memahami isi RUU yang berpotensi berdampak langsung pada praktik kerja jurnalistik. “Wartawan harus melek regulasi agar dapat memperjuangkan kebebasan pers dengan bijak dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga berharap agar para jurnalis aktif menyuarakan pandangan kritis terhadap regulasi yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik dan kebebasan informasi.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PWI Aceh Utara terhadap isu-isu kebebasan pers dan masa depan penyiaran di Indonesia. Melalui diskusi dan edukasi seperti ini, diharapkan seluruh pekerja media di Aceh Utara dapat lebih siap menghadapi tantangan regulasi serta memperkuat posisi jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi yang independen dan profesional.(Sayed Panton)
Halaman : 1 2
