“Rencana kami tindaklanjuti koordinasi dengan Dinas LHK terkait AMDAL atau UKL UPL-nya. Mungkin secepatnya,” tegas Fakhrurrazi singkat.
Budi; Ini Parit Tapal Batas
Kepala Tata Usaha (KTU) Kantor Kebun PT PPP, Budi; dikonfirmasi mediaaceh.co.id menjelaskan, terkait protes warga Dusun Alur Sali sudah diselesaikan secara musyawarah. Perusahaan bersama instansi terkait akan turun ke lapangan meninjau ulang pembuatan parit batas HGU yang berdekatan dengan perkampungan tersebut.
“Terkait izin lingkungan kami sudah koordinasi ke DLH. Dasar kami membuat parit selain sebagai tapal batas HGU juga untuk pengamanan aset. Selama ini kondisinya rawan pencurian, TBS banyak hilang sehingga dapat mengurangi produksi perusahaan,” jelasnya.
Mengenai lebar dan kedalam parit, menurut Budi, hal itu sudah sesuai SOP peruntukan. Seluruh tanah hasil galian parit juga dibuang dalam areal HGU sebagai tanggul pengaman dan tidak kena jalan. Bahkan akses jalan poros kampung yang digunakan masyarakat selama ini merupakan milik perusahaan.
Disinggung ada lahan petani diduga terkena serobot dari pembuatan alur parit PT PPP, Budi bergeming pihaknya sudah menemui petani atas nama Patria Kelana dan sepakat untuk mengukur luas kebunnya apakah masih termasuk dalam HGU atau diluar.
