“Karena pada waktu kondisi jalan kita cukup hancur. Setelah itu bukan hanya sekadar korek parit mereka juga minta pasang portal di jalan-jalan tikus/blok masuk areal kebun. Kalau tidak salah direncanakan ada 54 portal, tapi belum dipasang,” ulasnya.
Rudi menambahkan dampak pembuatan parit akan membahayakan anak-anak karena kedalaman parit sampai lima meter. Selain itu warga mengkhawatirkan potensi abrasi tebing parit bisa menggerus badan jalan dan merusak lingkungan.
Sayed; Stop Dulu Sebelum ada ijin UKL-UPL
Sementara ketua Forum CSR, Sayed Zainal meminta pengerjaan parit PT PPP harus disetop dulu sebelum ada izin UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup karena dinilai bukan membuat parit batas HGU tapi justru pengorekan alur.
Pihak Forum CSR yang menerima surat tembusan tentang keluhan dari masyarakat dampak dari pembuatan parit akan meneruskan surat tersebut ke instansi pemerintah terkait untuk turun ke lokasi.
“Malah bisa jadi kita akan minta untuk tinjau ulang wilayah HGU perusahan dan kepatuhan program CSR-nya untuk kesejahteraan masyarakat sebagai tanggungjawab sosial perusahaan,” sebut Sayed Zainal.
Camat; Pelajari Dulu Persoalan
Camat Karang Baru, Fakhrurrazi Syamsuyar mengatakan, akan mempelajari lebih dulu persoalan parit batas tersebut karena sementara ini laporan apapun dari perusahaan tidak ada masuk ke camat.
